Bersama, Kalian Bisa: Menghalangi Hak Atas Pendidikan (Bagian II) oleh Rifai

Bersama, Kalian Bisa: Menghalangi Hak Atas Pendidikan (Bagian II)

Abjad Pertama Judul Tulisan
& ( A B C D E F G H I J K L M N P R S T U semuanya Daftar

11 03

Bersama, Kalian Bisa: Menghalangi Hak Atas Pendidikan (Bagian II)

Al-Itsnayna, 4 Dhul Qada 1429 H - 13:28:33

oleh: Rifai

Keempat, belanja barang dan jasa. Pos anggaran lain yang juga mesti dirasionalisasi adalah pos anggaran untuk belanja barang dan jasa. Anggaran ini biasanya dibelanjakan untuk pembelian HVS, biaya poto copy, blangko SPPD, kwitansi dinas, tip ex, lem, klip, isi klip, map, karbon, dan lain-lain. Jumlah ini menyedot anggaran yang cukup besar. Sebab hampir disetiap kegiatan, selalu ada anggaran belanja barang dan jasa. Termasuk pada kegiatan-kegiatan yang berdasarkan rasionalitas tidak memerlukan barang dan jasa yang dimaksudkan. Apa perlunya HVS, kertas folio, karbon, cartridge printer, refill tinta black, refill tinta colour, buku agenda kerja, buku agenda surat masuk keluar, map tulang buffalo, pulpen, spidol whiteboard, box file, lem kertas, stafler, isi stafler, pelubang kertas, materai, film, batere, editing video, kwitansi dinas, blanko SPPD, cetak laporan akhir tahun, photocopy dan penggandaan - bagi kelompok tani? Sangat tidak diperlukan, tetapi selalu dianggarkan. Karena itu anggaran untuk belanja barang dan jasa sangat besar. Di Dinas Dikpora dianggarkan sebesar Rp4,080,559,270, Kimpraswil Rp1,280,918,400, Bappeda Rp944,379,200, Kesbanglinmas Rp682,796,000, Sekda Rp12,661,358,128, Sekretariat DPRD Rp732,206,500, Kependudukan dan Tenaga Kerja Rp811,537,000. Total belanja barang dan jasa di seluruh kantor dinas dan badan di Pemda Mentawai sebesar Rp105,47 milyar. Dengan dana ini, SD sangat mungkin dibangun di tiap dusun. Mengurangi 20% saja dari total belanja barang dan jasa ini, sudah memungkinkan Pemda Mentawai memberikan bea siswa kepada 16.914 murid tiap bulannya sebesar Rp100.000,-. Memenuhi Hak Atas Pendidikan: Mengapa Sulit? Yang pasti bukan karena keterbatasan dana, tetapi lebih pada kesadaran dan kesediaan untuk menganggarkan dan menggunakan APBD bagi pemenuhan hak atas pendidikan. Beberapa penelitian menemukan bahwa keterbatasan fiskal daerah bukanlah penentu utama yang menyebabkan rendahnya pemenuhan hak atas pendidikan. Faktor yang paling berpengaruh adalah komitmen politik dari eksekutif dan legislatif daerah. Untuk konteks Mentawai, alokasi APBD sebesar 17,89%, baru memperlihatkan komitmen dan political will yang seolah-olah baik dari eksekutif dan legislatif. Sebab dari Rp75,88 milyar APBD yang dianggarkan untuk Dinas Dikpora, sebesar Rp39,5 milyar digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. Padahal UU Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan, bahwa anggaran 20% dari APBD tersebut di luar pembayaran gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Alhasil hanya Rp36,3 milyar yang digunakan untuk biaya langsung pendidikan. Jumlah itupun belum dipotong dengan honor PNS sebesar Rp2.716.661.100, makan dan minum harian dan tamu sebesar Rp238.470.000, biaya perjalanan dinas sebesar Rp2.116.275.000 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp4.080.559.270. Artinya, jika diurai lebih lanjut, maka dari Rp36.3 milyar tersebut, yang betul-betul dialokasikan untuk biaya langsung pendidikan hanya sebesar Rp25.29 milyar. Jumlah inilah yang dibelanjakan untuk pembangunan sekolah, pengadaan meubeler, pembangunan rumah dinas guru, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain. Keseluruhan fasilitas itu ditujukan untuk melayani 16.887 murid (Mentawai dalam Angka 2006). Sangat tidak sebanding dengan jumlah anggaran perjalanan dinas, honor PNS, belanja barang dan jasa serta anggaran makan dan minum kantor, yang totalnya tidak kurang dari Rp100 milyar. Sementara Rp100 milyar lebih tersebut hanya ditujukan secara langsung bagi kerja 1.626 orang pegawai (Mentawai dalam angka:2006). Sungguh sebuah ketidakadilan. Mari menjadikan fenomena ini untuk berandai-andai. Andaikan perjalanan dinas tidak harus sesering saat ini, mungkin sekolah dasar sudah bisa menjangkau hampir ke seluruh dusun yang ada di Mentawai. Andai saja ada kesediaan untuk mengurangi biaya makan minum, mungkin sekolah yang ada saat ini tidak harus kekurangan meubeler. Kalau saja para pejabat struktural tidak harus menerima honor di setiap kegiatan, mungkin seluruh SMP dan SMA yang ada saat ini sudah dilengkapi fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang memadai. Atau kalau anggaran honor tersebut diberikan ke sekolah-sekolah, mungkin seluruh sekolah disetiap tingkat pendidikan, akan bisa menyediakan buku-buku pelajaran secara gratis . Andaikan ada kesediaan dan langkah menghemat pemakaian HVS, blangko SPPD, kuintansi dinas dan lain-lain, mungkin tidak akan ada kejadian di mana SDN 16 Tuapeijat harus membatasi penerimaan murid karena kekurangan meubeler. Tidak akan ada kejadian di mana SMPN 1 Sipora harus meminjam meja dan kursi belajar ke SMAN 1 Sipora. Tidak juga akan ada kejadian, di mana guru harus menumpang duduk di kursi murid, karena ketiadaan kursi guru yang dapat menyangga otot dan tulang kaki yang pegal dan ngilu, setelah lelah berdiri menerangkan pelajaran dan membagi ilmu. Kita akan bisa menerapkan pendidikan gratis dalam arti yang sesungguhnya, lengkap dengan sekolah-sekolah yang fasilitasnya tidak kalah dari sekolah-sekolah di tanah tepi. Semua itu sangat mungkin. Kalau kesediaan dan kesadaran untuk mengurangi biaya perjalanan dinas, honor PNS, biaya makan minum kantor serta belanja barang dan jasa ada pada pejabat Mentawai, bolehlah Pemda dan DPRD berharap banyak terhadap pendidikan, di kabupaten yang masyarakatnya masih miskin ini. Namun, jika kesediaan itu tidak ada, sebaiknya Pemda dan DPRD bersikaplah rasional, dengan tidak menyesali dan menyalahkan siswa dan sekolah atas rendahnya tingkat kelulusan UN. Berusahalah iklas - menerima hasil pendidikan yang mungkin kian menyedihkan. Karena entah sadar atau tidak, melalui politik anggaran - eksekutif dan legislatif - telah menjadi komplotan yang menghadang pemenuhan hak atas pendidikan warganya. Dengan persekongkolan seperti itu, maka sikap yang paling bijak adalah memaklumi dan menerima apa adanya prestasi anak-anak sekolah kita. Tapi, masyarakat Mentawai, jangan pernah ikhlas menerima kondisi pendidikan itu, sebab oligarkhi anggaran ini, bersama: kita pasti bisa lawan!!

Tentang Rifai

Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan YCM

Bersama, Kalian Bisa: Menghalangi Hak Atas Pendidikan (Bagian II) oleh Rifai

Artikel Podium Lain

	Bersama, Kalian Bisa: Menghalangi Hak Atas Pendidikan (Bagian I) oleh Rifai Senin 03 November 2008 - 13:27:13 Al-Itsnayna, 4 Dhul Qada 1429 H - 13:27:13
	(bagian ketiga) Mengapa Pejabat Mentawai Jarang Di Kantor oleh Rapot Pardomuan Simanjuntak, Wartawan Puailiggoubat Kamis 23 Oktober 2008 - 12:12:07 Al-Hamis, 22 Shawwal 1429 H - 12:12:07
	(bagian kedua) Mengapa Pejabat Mentawai Jarang Di Kantor oleh Rapot Pardomuan Simanjuntak, Wartawan Puailiggoubat Kamis 23 Oktober 2008 - 12:09:36 Al-Hamis, 22 Shawwal 1429 H - 12:09:36
	(Bagian Pertama) Mengapa Pejabat Mentawai Jarang Di Kantor oleh Rapot Pardomuan Simanjuntak, Wartawan Puailiggoubat Kamis 23 Oktober 2008 - 12:05:15 Al-Hamis, 22 Shawwal 1429 H - 12:05:15
	Corak Mentawai, Mampukah Bertahan ? oleh Sandang P Jumat 19 September 2008 - 12:39:42 Al-Jum'a, 18 Ramadan 1429 H - 12:39:42
	Geliat Politik Mahasiswa Mentawai oleh Hardigowonto, S.Ikom Selasa 09 September 2008 - 22:36:04 Ats-Tsalatsa, 8 Ramadan 1429 H - 22:36:04
	Dari Refleksi Empat Tahun PATAS oleh Hardigowonto Selasa 06 Maret 2007 - 10:41:53 Ats-Tsalatsa, 16 Safar 1428 H - 10:41:53
	Alienasi Mentawai oleh Berman T. Sibuea Selasa 06 Maret 2007 - 10:38:05 Ats-Tsalatsa, 16 Safar 1428 H - 10:38:05
	Bersama Menolak Kemiskinan di Mentawai oleh Veraneldy Sabtu 24 Februari 2007 - 17:02:28 As-Sabt, 6 Safar 1428 H - 17:02:28
	Mencabut Sampai ke Akar oleh Windy Subianto Sabtu 24 Februari 2007 - 15:58:11 As-Sabt, 6 Safar 1428 H - 15:58:11
	Masih Adakah Semangat Kegotongroyongan? oleh Hardigowonto Sabtu 24 Februari 2007 - 15:55:48 As-Sabt, 6 Safar 1428 H - 15:55:48
	Korupsi, Tindakan Menyengsarakan Rakyat oleh Joni Kusma. S.Sos Rabu 21 Februari 2007 - 13:37:55 Al-Arba'a, 3 Safar 1428 H - 13:37:55
	Etika Jurnalistik, Tanya Kenapa? oleh Syofiardi Bachyul Jb Rabu 21 Februari 2007 - 09:51:54 Al-Arba'a, 3 Safar 1428 H - 09:51:54
	Raih Nilai Tambah Berdayakan Alam dan Manusia Mentawai oleh Hardigowonto Selasa 20 Februari 2007 - 17:45:41 Ats-Tsalatsa, 2 Safar 1428 H - 17:45:41
	Pengaruh Teknologi Terhadap Remaja Masa Kini oleh Albertina Sakukuret Selasa 03 Oktober 2006 - 10:41:17 Ats-Tsalatsa, 10 Ramadan 1427 H - 10:41:17
	Pendidikan Sastra Memupuk Kecerdasan oleh Syafruddin, SPd Selasa 03 Oktober 2006 - 10:37:26 Ats-Tsalatsa, 10 Ramadan 1427 H - 10:37:26
	Kritik Ideologi Pembangunan Berger oleh Ignas Iwan Waning Sabtu 23 September 2006 - 12:38:59 As-Sabt, 29 Sha'ban 1427 H - 12:38:59
	Pilkada: Siapa Bilang Rakyat Menang? oleh Windy Subanto Sabtu 23 September 2006 - 12:35:11 As-Sabt, 29 Sha'ban 1427 H - 12:35:11
	UN dan Logika Terbalik oleh Ignas Iwan Waning, Guru SMP Xaverius-Maria, Palembang Jumat 22 September 2006 - 15:55:35 Al-Jum'a, 28 Sha'ban 1427 H - 15:55:35
	Peranan Satwa Liar di Taman Nasional oleh Yunaidi, SSi. Staf Balai Taman Nasional Siberut Jumat 22 September 2006 - 15:52:06 Al-Jum'a, 28 Sha'ban 1427 H - 15:52:06
	Dicari: Bupati Mentawai oleh Frans R. Siahaan Jumat 22 September 2006 - 15:28:05 Al-Jum'a, 28 Sha'ban 1427 H - 15:28:05
	Pertahankan Hutan Mentawai,Sebelum Musnah oleh Novi Handayani, Siswi SMA Negeri 1 Siberut Selatan Kamis 21 September 2006 - 17:39:23 Al-Hamis, 27 Sha'ban 1427 H - 17:39:23
	Koalisi Partai Politik, Efektifkah? (Analisis Pilkada Mentawai) oleh Frans R. Siahaan Kamis 21 September 2006 - 17:36:00 Al-Hamis, 27 Sha'ban 1427 H - 17:36:00
	Hari Gini LKPj Masih Ngak Jujur? oleh Frans R. Siahaan Senin 15 Mei 2006 - 19:52:23 Al-Itsnayna, 16 Rabi Al-Thani 1427 H - 19:52:23
	Jalan (Masih) Panjang Membangun Gerakan Sosial (Jelang Kongres I Masyarakat Adat Mentawai) oleh Frans R. Siahaan Senin 15 Mei 2006 - 19:47:50 Al-Itsnayna, 16 Rabi Al-Thani 1427 H - 19:47:50
	Mengapa Harus Beras dan Meminggirkan Sagu? oleh Frans R. Siahaan Senin 15 Mei 2006 - 19:45:40 Al-Itsnayna, 16 Rabi Al-Thani 1427 H - 19:45:40
	Perlu Manajemen Resiko Bencana Tsunami Di Mentawai oleh Frans R. Siahaan Senin 15 Mei 2006 - 19:44:06 Al-Itsnayna, 16 Rabi Al-Thani 1427 H - 19:44:06
	Polisi+Jaksa (Mentawai) ≠ Memberantas Korupsi oleh Frans R. Siahaan Senin 15 Mei 2006 - 19:42:38 Al-Itsnayna, 16 Rabi Al-Thani 1427 H - 19:42:38
	Proyek Toponimi dan Dugaan Korupsi oleh 5 Senin 15 Mei 2006 - 19:38:59 Al-Itsnayna, 16 Rabi Al-Thani 1427 H - 19:38:59
	Pilkada dan Harapan Masyarakat Mentawai oleh Joni Kusma, S.Sos Kamis 04 Mei 2006 - 17:22:55 Al-Hamis, 5 Rabi Al-Thani 1427 H - 17:22:55
	Suara Daun oleh Rachmadi Kamis 04 Mei 2006 - 17:20:20 Al-Hamis, 5 Rabi Al-Thani 1427 H - 17:20:20
	Melihat Anak Mentawai Menatap Masa Depan (Tanggapan Atas Tulisan Nelsen Sekerebau) oleh Frans R. Siahaan Minggu 05 Maret 2006 - 22:46:11 Al-Ahad, 4 Safar 1427 H - 22:46:11
	Kendala Pendidikan di Bumi Sikerei oleh Nelsen Sukerebau, S.Th Jumat 17 Februari 2006 - 22:44:43 Al-Jum'a, 18 Muharram 1427 H - 22:44:43
	Setahun Uji Coba Bumen di Siberut oleh Aldes F Jumat 03 Februari 2006 - 01:48:55 Al-Jum'a, 4 Muharram 1427 H - 01:48:55
	Polisi+Jaksa (Mentawai) ≠ Memberantas Korupsi oleh Frans R. Siahaan Jumat 18 November 2005 - 22:04:16 Al-Jum'a, 16 Shawwal 1426 H - 22:04:16
	Problematika Penegakan Hukum Kasus Illegal Logging di Sumbar oleh Vino Oktavia M Kamis 03 November 2005 - 20:05:30 Al-Hamis, 1 Shawwal 1426 H - 20:05:30