Kalau kita kaitkan dengan penganggaran perjalanan dinas di APBD kita sungguh membuat orang tergiur untuk menghabiskan anggaran yang ada, apalagi adanya pemikiran bahwa siapa yang bisa menghabiskan anggaran lebih banyak maka dinas itulah yang dikatakan berhasil. Pernyataan ini saya dapat ketika berbincang bincang dengan salah seorang PNS. Jika satu SKPD kurang mampu menghabiskan anggaran maka anggaran tahun berikutnya akan dikurangi karena anggaran sebelumnya tidak dapat terealisasi dengan maksimal.   Terlepas dari benar tidaknya pernyataan itu, yang perlu kita lihat adalah bahwa anggaran perjalanan dinas dalam APBD Mentawai berpeluang untuk dikorupsi dengan berbagai modus. Perjalanan Dinas fiktif dan dempet berpeluang terjadi sehingga pejabat harus berurusan dengan kejaksaan. Selain itu pejabat akan sering tidak berada di Tuapeijat yang membuat masyarakat sebagai pembayar pajak sebagai sumber anggaran tidak dapat terlayani dengan baik.   Masihkah keuangan daerah dikelola dengan memperhatikan azas manfaat untuk masyarakat sesuai Permendagri 13 itu jika penganggaran seperti ini? Atau masihkah efisien, efektif dan ekonomis dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai pasal 4 ayat 11 Permendagri 13 itu? Kalaulah anggaran perjalanan dinas ini diekonomiskan dan dialihkan ke pengadaan mebel dan lokal di salah satu SD yang dekat dengan ibukota kabupaten ini, mungkin anak Kelas II-nya tidak akan masuk siang bergantian.   Atau kalaulah Dinas Kesehatan dan KB mengurangi sedikit saja anggaran perjalanan dinasnya dan ditambahkan ke anggaran pembelian obat untuk memenuhi kebutuhan obat di 7 Puskesmas serta beberapa Pustu yang dianggarkan hanya Rp605 juta dalam kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tahun ini, mungkin saya bulan lalu tidak harus ambil obat sesuai resep dokter dari Puskesmas di RSUD karena di Puskesmas tidak ada lagi.   Atau jika Dinas Kimpraswil mengefektifkan, efisien dan ekonomiskan perjalanan dinasnya untuk memaksimalkan tujuan dan target kegiatan pembangunan jalan khususnya di Tuapeijat, mungkin pinggang dan punggung saya tidak akan sakit ketika melewati jalan raya pakai motor atau saya tidak akan sering ganti klahar roda karena jalan yang berlubang-lubang. Mungkin masih ada anggota masyarakat lain yang mengalami nasib seperti saya…   Kalau anggaran perjalanan dinas tidak terealisasi semuanya maka ia akan menjadi dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang berada di kas daerah atau menjadi sisa UUDP di bendahara pengeluaran yang juga akan disetor ke kas daerah. Dalam dokumen APBD tahun 2008 besaran SILPA tahun 2007 adalah Rp74.788.155.949,39. Untuk tahun anggaran 2006 kita dapat lihat di situs www.bpk.go.id, pada halaman 23 dan 24 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemda Mentawai tertulis  perkiraan kas di kas daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp75.065.889.570,15 yang berada di 11 rekening dan di bendahara pengeluaran sebagai sisa UUDP sebesar Rp15.742.765.553 plus UUDP 2004 dan 2005.     Kalau dalam perencanaan anggaran diekonomiskan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maka anggaran itu akan memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 11 Permendagri 13 dan tidak membuat pejabat jarang di kantor serta terseret dan masuk kandang situmbin di LP Muaro.   Saat ini sesuai pasal 172 Permendagri 13 tahun 2006, kepala daerah akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat  minggu kedua bulan September untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dalam minggu-minggu ini perubahan APBD sudah dirampungkan.  

Semoga saja perubahan APBD ini betul betul berubah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Tidak seperti perubahan APBD tahun 2007 di mana di beberapa SKPD masih terlihat menambah anggaran untuk perjalanan dinas. Kalau masih ditambah artinya makin jaranglah pejabat mentawai di kantornya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), dan akan memperbesar peluang SKPD untuk mengorupsi anggaran perjalanan dinas dengan berbagai modus.

  Kita juga berharap kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat  untuk menyempatkan diri untuk membaca dokumen yang diusulkan Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemungkinan aparatur terjerat kasus korupsi. Kita berharap DPRD Mentawai tidak tidur ketika sidang soal rakyat  dan nyanyikan lagu setuju seperti syair lagu Iwan Fals.   Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dijabarkan dalam RKPD, RPJM dan RPJP akan terwujud yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Kebersamaan.   Pemerintahan yang bersih dan berwibawa mengandung arti tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki etos kerja, disiplin dan bebas dari KKN, Kebersamaan mengandung arti keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Saatnya kita berubah.   Semoga pejabat dan PNS makin sering di kantor, serta tidak memadati kapal Ambu-ambu setiap kali dari dan ke Tuapeijat, sehingga masyarakat biasa yang akan menumpang  kebagian matras ketika mau bepergian dan lainnya. (tamat)