Kita perhatikan jumlah hari yang dianggarkan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu 1 x 4 hari x 12 bulan = 48 hari, ditambah 1 x 6 hari x 12 bulan = 72 hari, ditambah perjalanan dinas ke Padang 1 x 6 hari x 12 bulan = 72 hari,  ditambah perjalanan dinas luar daerah Luar Provinsi 1 x 6 hari x 12 bulan = 72 hari, ditambah 4 kali ke Luar Negeri yang tidak dituliskan berapa hari. Kalau dijumlahkan harinya maka ada 264 hari perjalanan dinas kepala daerah yang sama jumlahnya dengan wakil kepala daerah dan itupun belum termasuk  hari perjalanan dinasnya keluar negeri selama 4 kali itu.  

Kita bandingkan dengan jumlah hari kerja dalam tahun ini yaitu 52 minggu x 5 hari = 260 hari dikurang 14 hari libur resmi menjadi 246 hari, jumlah harinya berlebih kan? Kalau hari Sabtu masuk dalam hitungan hari kerja untuk perjalanan dinas maka 246 hari ditambah 52 hari =298 hari kerja dikurangi dengan 264 (belum termasuk perjalanan ke luar negeri), maka kepala daerah dan wakil kepala daerah akan ada di kantor selama 34 hari dalam tahun ini atau rata rata 2,9 hari/ bulan jika terealisasi semuanya.

  Kemudian, kita beralih pada SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, total belanja daerah pada SKPD ini adalah Rp10.830.089.375  yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp1.338.356.875 dan Belanja Langsung Rp9.491.732.500. Dalam Belanja Langsung terdapat anggaran Perjalanan Dinas Ketua dan anggota DPRD serta Staf Sekretariat Dewan sebesar Rp4.779.350.000 yang sama dengan 50,35% dari belanja langsungnya.   Perjalanan dinas Ketua DPRD dianggarkan 84 hari dalam kabupaten dengan total anggaran Rp68.600.000, perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi 72 hari dengan total anggaran Rp77.400.000 serta perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 90 hari dengan total anggaran Rp219.000.000.   Perjalanan Dinas Wakil Ketua dan anggota DPRD 19 orang dalam kabupaten 1.152 hari atau 60,63 hari/orang dengan total anggaran Rp777.600.000, perjalanan dinas luar daerah Dalam Provinsi 510 hari atau 26,84 hari/orang dengan total anggaran Rp476.000.000, serta perjalanan dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi 1260 hari atau 66,31 hari/orang dengan total anggaran Rp2.196.500.000.   Kalau dijumlah maka perjalanan dinas untuk ketua DPRD dianggarkan sama dengan jumlah hari kerja tahun ini yaitu 246 hari sedangkan untuk wakil ketua dan anggota DPRD masing-masing 153,78 hari/orang. Jika seluruh perjalanan dinas terealisasi dan hari Sabtu masuk dalam hari kerja perjalanan dinas maka ketua DPRD akan ada di kantor selama 298 hari dikurang 246 = 52 hari atau 4,3 hari/ bulan. Wakil Ketua dan anggota 298 hari dikurang 153,78 hari = 144,22 hari atau 12,01 hari/bulan dalam tahun ini kalau tidak sakit, kecape’an perjalanan atau ada halangan lainnya.   Perjalanan Dinas pada SKPD Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan  Mentawai sebesar Rp2.734.950.000 (jumlah pada kolom 3 buku penjabaran APBD) atau 18,08% dari total Belanja Langsung Rp15.122.304.690, akan tetapi jika dihitung pada rinciannya di kolom 4 angkanya adalah Rp2.741.850.000 ditambah perjalanan dinas bagi Kepala BPS 6 hari serta stafnya 18 hari, dan operator boat 48 hari dengan total anggaran Rp32.550.000 dalam kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan. Jumlah anggaran perjalanan dinas menjadi Rp2.774.400.000 atau 18,34% dari belanja langsung.   Jika ditelisik berapa hari perjalanan dinas yang dianggarkan maka kita akan temukan angka untuk eselon II dan golongan IV 648 hari, golongan III 2.958 hari, Golongan II, I dan honorer 2.140 hari. Informasi yang didapat bahwa jumlah PNS golongan IV di SKPD ini adalah 2 orang, golongan III 23 orang dan golongan II/I 10 orang, jika itu benar berarti pejabat golongan IV memiliki jatah 324 hari perjalanan dinas tahun ini dan ini melebihi jumlah hari kerja kendati ditambah dengan hari Sabtu. Kalau terealisasi keseluruhannya, kapan golongan IV ngantor?   Pada SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, anggaran perjalanan dinasnya sebesar Rp2.271.225.000 (jumlah pada kolom 3) akan tetapi dalam rincian jumlahnya Rp2.265.725.000. Jumlah hari perjalanan dinas untuk eselon II 288 hari, Eselon III 228 hari dan Golongan IV 780 hari, golongan III 1.296 hari, golongan II dan I 1002 hari. Jika digabung Eselon II, Eselon III dan Golongan IV karena sama-sama golongan IV maka jumlah hari perjalanan dinas untuk golongan IV adalah 1.296 hari. Pada Dinas Sosial terdapat anggaran untuk perjalanan Dinas sebesar Rp1.373.455.000. Jumlah hari yang dianggarkan untuk golongan IV 553 hari, golongan III 988 hari dan golongan II/honorer 982 hari. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat anggaran untuk perjalanan Dinas Rp1.636.950.000 dengan rincian hari perjalanan dinas yang dianggarkan untuk golongan IV 738 hari, golongan III 1.050 hari dan Golongan II/honorer 1.350 hari. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan terdapat anggaran perjalanan dinas sebesar Rp1.091.930.000 dengan rincian hari perjalanan dinas golongan IV 410 hari, golongan III  800 hari dan golongan II/honorer 682 hari. Salah satu kecamatan dari 4 kecamatan yang memiliki perjalanan dinas terbesar adalah kecamatan Siberut Selatan sebesar Rp506.000.000 dengan rincian hari perjalanan dinas untuk golongan III 354 hari dan golongan II/honorer 892 hari.   Anggaran perjalanan dinas terbesar dari 24 SKPD di Pemda Mentawai adalah pada Dinas Kesehatan dan KB sebesar Rp8.243.295.000, dan jika dirinci setiap SKPD menurut saya jumlah hari yang dianggarkan terlalu besar dan berdampak pada kurangnya kehadiran pejabat di kantor.   Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”   Kita dapat membaca pengertian dari apa yang saya garis bawahi pada ayat 2 hingga ayat 11. Pertanyaannya adalah apakah sudah efektif, efisien, ekonomis anggaran perjalanan dinas yang dibuat dalam APBD Mentawai ? Apakah sudah transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat? Kita ambil contoh perjalanan dinas pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga/Kelompok Tani Padi Sawah di 20 tempat di seluruh Kabupaten Mentawai.   Kelompok Tani di Dusun Tuapeijat, Mapaddegat, Desa SP II, Goiso oinan dan Pogari dianggarkan jumlah hari perjalanan dinas serta besaran anggaran yang sama yaitu perjalanan dinas dalam kabupaten untuk golongan IV 1 paket 6 hari, golongan III 8 paket 48 hari, golongan II/I/PH 6 paket 36 hari. Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi golongan IV 1 paket 6 hari, golongan III 3 paket 18 hari dengan total anggaran Rp52.850.000 ditambah belanja BBM bensin campur 3.500 liter sebesar Rp26.250.000. anggaran ini sama di 20 tempat itu padahal Mapaddegat, Tuapejat, SPII, Goiso Oinan, Pogari dapat ditempuh dengan sepeda motor, Desa Muara Siberut, cukup pakai ojek dari dermaga ke lokasi, Desa Taikako dan Dusun Sila oinan cukup pakai ojek dari dermaga ke lokasi.   Contoh lain pada Dinas Pariwisata Mentawai dalam program Pengembangan Destinasi Periwisata dengan item kegiatan Penyelenggaraan Festival Bumi Sikerei 2008 di Tuapeijat dengan anggaran Rp2 miliar. Anggaran untuk perjalanan dinas pada kegiatan ini sebesar Rp343.650.000 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 1 orang10 hari, eselon IV 40 hari untuk 4 orang, golongan II dan PH 50 hari untuk 5 orang.  

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi eselon II 24 hari, eselon IV 48 hari, golongan II/PH 48 hari, perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi eselon II 24 hari untuk 1 orang, eselon IV 96 hari untuk 4 orang dan golongan II 84 hari untuk 7 orang. Untuk kegiatan ini saja perjalanan dinas dianggarkan 58 hari untuk eselon II, 184 hari untuk eselon IV dan 182 hari untuk golongan II dan PH, apakah hasil perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi itu mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan?

 

Berapa besarnya dukungan anggaran perjalanan dinas terhadap pencapaian target kegiatan yang dilaksanakan di Tuapeijat? Bagaimana perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan?…..Jangan-jangan dempet  dan fiktif lagi…!

 

Pada tanggal 16 Agustus lalu, saya mengikuti pembacaaan pidato kenegaraan Presiden SBY lewat televisi. Saya mengingat bahwa beliau mengatakan “untuk pemberantasan korupsi tidak cukup dengan memasukkan orang ke penjara, akan tetapi sistem harus diperbaiki dengan membuat aturan yang membuat orang tidak korupsi,” kira-kira demikian pidato beliau seingat saya. (bersambung)