Secara tidak sengaja saya membuka situs padangkini.com pada tanggal 18 Juli yang lalu. Ketika saya masuk ke situs itu, saya membaca sebuah artikel tentang kepala Dinas Pariwisata Mentawai yang ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sore itu juga di LP Muara oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar.
(Bagian Pertama) Mengapa Pejabat Mentawai Jarang Di Kantor oleh Rapot Pardomuan Simanjuntak, Wartawan Puailiggoubat
Dalam artikel itu dijelaskan bahwa Kepala Dinas Pariwisata Mentawai ditahan terkait dengan anggaran Perjalanan Dinas tahun Anggaran 2007 sebesar Rp648 juta. Saya tertarik menyimak lebih jauh kenapa seorang kepala dinas terseret dan masuk ke kandang situmbin oleh karena penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas. Saya ingin mengetahui berapa hari dan berapa jumlah anggaran untuk perjalanan dinas di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) itu. Saya mulai membalik-balik lembaran dokumen APBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2007 dan mulai mencari sebab-sebabnya karena di dalam artikel itu tidak begitu mendetail apa penyebab masalah tersebut. Dalam dokumen buku III Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 56 tah
(Bagian Pertama) Mengapa Pejabat Mentawai Jarang Di Kantor oleh Rapot Pardomuan Simanjuntak, Wartawan Puailiggoubat
un 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2007 halaman 1173-1199 terlihat jelas detail anggaran untuk Dinas Pariwisata termasuk perjalanan dinas Pariwisata. Jumlah belanjanya sebesar Rp3.219.610.612. Setelah dikurangi dengan belanja tidak langsung atau untuk gaji dan tunjangan pegawai Dinas Pariwisata yang terdiri dari 9 orang golongan IV dan III, serta 15 orang golongan II dan I serta 3 orang golongan 2 (kemungkinan CPNS baru) sebesar Rp867.475.612, maka jumlah belanja langsungnya menjadi Rp2.352.135.000. Dari belanja langsung sebesar Rp2.352.135.000 itu terdapat rincian anggaran untuk perjalanan dinas yang berjumlah Rp736.800.000. Ada selisih antara penotalan pagu dengan perincian sebesar Rp88.200.000. Kalau kita total di pagunya saja maka jumlahnya adalah Rp648.600.000 sesuai dengan apa yang tertulis dalam artikel yang saya baca. Akan tetapi jika kita total rinciannya maka jumlahnya adalah Rp736.800.000. Angka ini berarti ada 31% dari total anggaran belanja langsung itu yang dialokasikan untuk perjalanan Dinas yang ada di 7 kegiatan.
(Bagian Pertama) Mengapa Pejabat Mentawai Jarang Di Kantor oleh Rapot Pardomuan Simanjuntak, Wartawan Puailiggoubat
Kalau kita lihat berapa hari pegawai di SKPD ini melakukan perjalanan Dinas dalam anggaran tahun 2007 terlepas dari terealisasi atau tidak maka kita akan temukan angka 153 hari untuk golongan IV dengan total anggaran Rp163.900.000, 350 hari untuk golongan III dengan total anggaran Rp218.850.000 serta 490 hari untuk golongan I dan II serta pegawai honorer dengan total anggaran Rp354.050.000. Jumlah hari kerja dalam setahun adalah 52 minggu dikali 5 hari sama dengan 260 hari dan jika dikurangi dengan jumlah hari libur resmi di tahun 2007 yaitu selama 13 hari maka jumlah hari kerja menjadi 247 hari, belum termasuk hari yang diliburkan untuk perayaan hari besar keagamaan. Jika hanya ada satu orang yakni kepala dinas yang golongan IV sebenarnya masih ada 94 hari ia masuk kantor dan berada di Tuapeijat jika tidak sakit, atau pergi pelatihan/diklat atau kecape’an melakukan perjalanan lalu istirahat di rumahnya yang memang tidak di Mentawai. Akan tetapi jika kita membaca Puailiggoubat No 150/15-31 Agustus 2008 pada halaman 20 kolom 2 dengan judul “Mantan Bendahara Dinas Pariwisata Mentawai Ditahan” pada kolom 4 baris ke 10 “tiga motif yang menyeret Marihot ikut naik kelas menjadi tersangka disinyalir karena mengeluarkan SPPD pada dua perjalanan di waktu bersamaan. Ia juga mengeluarkan SPPD tidak sesuai dengan aturan serta menerbitkan SPPD fiktif”, justru yang menyeret mereka adalah adanya perjalanan Dinas yang fiktif dan dempet. Dengan membaca artikel ini saya menjadi teringat syair lagu Ebiet G Ade yang bunyinya “Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan….”
(Bagian Pertama) Mengapa Pejabat Mentawai Jarang Di Kantor oleh Rapot Pardomuan Simanjuntak, Wartawan Puailiggoubat
Perjalanan dinas memang diperlukan sebagai penunjang bagi pencapaian target program dan kegiatan, apalagi kondisi Mentawai yang adalah daerah kepulauan. Untuk ke kecamatan diperlukan biaya transportasi, penginapan dan lainnya. Akan tetapi perlu juga dilihat relevansi antara tujuan program dengan jumlah perjalanan dinas yang dibutuhkan dan bukan yang “diinginkan” dalam pencapaian target program atau kegiatan.   Kemudian, saya tertarik lagi untuk melihat anggaran perjalanan dinas di seluruh SKPD pada dokumen APBD Mentawai tahun 2008 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2008 setebal 1.196 halaman dalam 3 buku. Jumlah belanja adalah Rp424.227.421.413,05 yang terdiri dari belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp127.999.385.641,05 dan belanja langsung untuk program dan kegiatan sebesar Rp296.228.035.772. Dari total anggaran untuk belanja langsung ini terdapat anggaran untuk perjalanan dinas seluruh SKPD sebesar Rp44.454.454.000 (angka ini masih ada perbedaan jumlah antara kolom 3 (total) dan 4 (rincian) dalam buku penjabaran APBD 2008), angka ini berarti ada 15,01% yang tersedot untuk membiayai perjalanan dinas pejabat dan aparatur pemerintah daerah Mentawai.

Pada anggaran Sekretariat Daerah misalnya, terdapat belanja daerah sebesar Rp45.778.031.928 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp6.412.850.649 dan belanja langsung sebesar Rp39.365.181.279. Dalam belanja langsung terdapat Rp7.105.749.000 (jumlah di kolom 3) atau 18,05% dari belanja langsung untuk perjalanan dinas.

Dalam anggaran Sekretariat Daerah terdapat anggaran untuk perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sama jumlah hari dan anggaran perjalanan dinasnya yang dianggarkan dalam 2 item kegiatan yaitu 1. Dalam kegiatan Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat dianggarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah ke kecamatan 1 x 4 hari x 12 bulan dengan jumlah biaya Rp27.600.000. 2. Dalam kegiatan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan perjalanan dinas kepala daerah ke kecamatan 1 x 6 hari x 12 bulan dengan jumlah biaya Rp36.000.000, perjalanan dinas ke Padang 1 x 6 hari x 12 bulan dengan jumlah biaya Rp57.600.000, perjalanan dinas luar daerah Luar Provinsi 1 x 6 hari x 12 bulan dengan jumlah biaya Rp192.000.000 dan perjalanan dinas ke Luar Negeri 4 kali x Rp55.000.000 dengan jumlah biaya Rp220.000.000. (bersambung)