Ketika pemilihan kepala daerah langsung akan dimulai di sejumlah daerah tahun lalu, Pre-siden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kerja gubernur se-Indonesia yang juga dihadiri DPRD dan KPUD provinsi, mengingatkan agar dalam pelaksanaan pilkada tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Saat itu presiden juga menegaskan akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada siapapun yang bisa mencegah terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pilkada di daerah-daerah.
“Saya akan berikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang mampu mencegah KKN,” kata Presiden.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Memberantas KKN adalah harapan kita semua agar Indonesia segera keluar dari krisis kemiskinan yang panjang. Para mahasiswa saat memperjuangkan reformasi rela mengurbankan nyawanya untuk mendorong agar KKN ditumpas habis dari negara ini.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Namun tidak mudah memberantas KKN. Meski otonomi daerah digulirkan dan masing-masing daerah diberikan kebebasan untuk mengelola keuangannya, tetapi malah banyak daerah di Indonesia yang KKN justru terjadi di daerah sendiri.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu contoh, di mana sejumlah pejabatnya di zaman Bupati Edison Saleleubaja dan Wakil Bupati Aztarmizi diproses di Pengadilan karena tersangkut korupsi yang nilainya miliaran rupiah.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Korupsi jelas mendatangkan kerugian yang besar kepada sebuah daerah. Kerugian pertama, dana rakyat (publik) yang mestinya dapat digunakan untuk memakmurkan rakyat atau meningkatkan perekonomian daerah atau rakyat, ternyata sebagian ditilep para pejabat, proyeknya sendiri tidak maksimal sehingga fungsinya berkurang.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Kerugian kedua, para pejabat yang tersangkut korupsi mesti berhadapan dengan proses peradilan. Waktunya habis tersita karena itu. Mereka tetap digaji, tapi kerjanya hanya menghadapi pengadilan, tidak sempat lagi bekerja melayani rakyat.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Bahkan yang tidak masuk akal, biaya dan fasilitas mereka menghadapi persidangan ada pula yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Pendeknya, mereka yang berbuat rakyatlah yang menanggung. Uang APBD yang dipinjam kepada asing itu, dipakai untuk urusan para pejabat. Rakyat semakin jauh dari kemakmuran.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Selama Pilkada, potensi KKN tetap tinggi. Jika ada yang gampang menghambur-hamburkan uang, coba tanya (minimal dalam hati) dari mana uang itu, apakah tidak hasil korupsi?
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Rakyat Mentawai harus ikut melakukan perubahan agar KKN tidak terjadi lagi di bumi Mentawai. Jangan dorong para kandidat melakukan korupsi dengan sikap kita yang juga sering menyodorkan tangan minta diberi.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Pilkada Mentawai harus mampu menghasilkan pemimpin yang bebas KKN. Kalau dapat pemimpin yang mampu berdiri di depan memberantas KKN, sehingga para pejabat di bawahnya tidak sampai ke Pengadilan karena kasus korupsi dan ia sendiri tidak perlu cuci tangan agar selamat.
Pilkada dan Memberantas KKN di Mentawai oleh Redaksi Puailiggoubat
Semua ini tentu tergantung kepada orang Mentawai sendiri pada Pilkada 28 Agustus nanti. Pilihan Anda menentukan nasib Mentawai ke depan.